Tinjauan Hukum Terhadap Cyber Crime

Tinjauan Hukum

1. KUHP mampu untuk menangani kejahatan di bidang komputer (computer crime). Madjono  Reksodiputro, pakar kriminolog dari Universitas Indonesiayang menyatakan bahwa kejahatan komputer sebenarnya bukanlah kejahatan baru dan masih terjangkau oleh KUHP untuk menanganinya. Pengaturan untuk menangani kejahatan komputer sebaiknya diintegrasikan ke dalam KUHP dan bukan ke dalam undang-undang tersendiri.

2.  Kejahatan yang berhubungan dengan komputer (computer crime) memerlukanketentuan khusus dalam KUHP atau undang-undang tersendiri yang mengatur tindak pidana dibidang komputer.

Berbagai upaya telah dipersiapkan untuk memerangi cyber crime. TheOrganization for Economic Co-operation and Development (OECD) telahmembuat guidelines bagi para pembuat kebijakan yang berhubungan dengancomputer related crime , dimana pada tahun 1986 OECD telahmempublikasikan laporan yang berisi hasil survei terhadap peraturan perundang-undangan negara-negara anggota, beserta rekomendasi perubahannya dalam menanggulangi computer related crime, yang diakui bahwa sistem telekomunikasi memiliki peran penting didalam kejahatantersebut. Melengkapi laporan OECD, The Council of Europe (CE) berinisiatif melakukan studi mengenai kejahatan tersebut. Studi ini memberikan guidelineslanjutan bagi para pengambil kebijakan untuk menentukan tindakan-tindakanapa yang seharusnya dilarang berdasakan hukum pidana negara-negara anggota dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara hak-hak sipil warga negaradan kebutuhan untuk melakukan proteksi terhadap computer related crimetersebut. Pada perkembangannya, CE membentuk Committee of Experts onCrime ini Cyber space of The Committee on Crime problem, yang pada tanggal25 April 2000 telah mempublikasikan draft Convention on Cyber Crimesebagai hasil kerjanya, yang menurut Susan Brenner dari University of Daytona School of Law, merupakan perjanjian internasional pertama yangmengatur hukum pidana dan aspek proseduralnya untuk berbagai tipe tindak  pidana yang berkaitan erat dengan penggunaan komputer, jaringan atau data,serta berbagai penyalahgunaan sejenis.

Di Indonesia sendiri, setidaknya sudah terdapat Undang-Undang no. 11 tahun2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di gawangi olehDirektorat Aplikasi Telematika Departemen Komunikasi dan Informatika.Subyek-subyek muatannya ialah menyangkut masalah yurisdiksi, perlindunganhak pribadi, azas perdagangan secara e-comerce, azas persaingan usaha tidak sehat dan perlindungan konsumen, azas hak atas kekayaan intelektual (HaKI)dan hukum Internasional serta azas Cyber Crime. UU tersebut mengkaji cyber case dalam beberapa sudut pandang secara komprehensif dan spesifik,fokusnya adalah semua aktivitas yang dilakukan dalam cyberspace, kemudianditentukan pendekatan mana yang paling cocok untuk regulasi Hukum Cyber di Indonesia. Jaringan komputer global pada awalnya digunakan hanya untuk saling tukar-menukar informasi, tetapi kemudian meningkat dari sekedar mediakomunikasi kemudian menjadi sarana untuk melakukan kegiatan komersilseperti informasi, penjualan dan pembelian produk.Keberadaannya menjadi sebuah intangible asset sebagaimana layaknyaintelectual property. Adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasimerupakan infrastruktur bagi perkembangan ekonomi suatu negara,mengharuskan kita secara sistematis membangun pertumbuhan pemanfaatanTeknologi Informasi di Indonesia.` Upaya penanggulangan cyber crime di Indonesia selama ini adalah berdasarkan2 hal yang terkait, yaitu :

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam penanggulangan cyber crime.

2. Pembentukan cyber law untuk penanggulangan cyber crime

Indonesia adalah negara hukum, bukan negara atas kekuasaan belaka. Inimengisyaratkan bahwa perikehidupan berbagsa, bernegara dan bermasyarakatmengikuti hukum. Segala konflik yang terjadi adalah diselesaikan menuruthukum sehingga tercapai kepastian hukum. Ditinjau idealisme di atas maka perlu segera dibentuk cyber law.

Sektor cyber space, juga banyak bersentuhan dengan sektor-sektor lain. Selamaini, sektor-sektor itu telah memiliki aturasn khusus dalam pelaksanaannya. Ada beberapa aturan yang bersentuhan dengan dunia cyber yang dapat digunakanuntuk menjerat pelaku cyber crime, sehingga sepak terjang mereka makinsempit. Peraturan-peraturan khusus itu adalah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopolidan  Persaingan Usaha Tidak Sehat. 
3. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 
4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta. 
5. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 tentang Hak Paten. 
6. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merk.

Undang – undang di atas adalah Undang – undang yang lama sebelum di sahkannya Undang – undang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) pada tahun 2008.Sedang peninjauan menurut UU ITE sebagai berikut :

UU ITE dipersepsikan sebagai cyberlaw di Indonesia, yang diharapkan bisamengatur segala urusan dunia Internet (siber), termasuk didalamnya memberi punishment terhadap pelaku cybercrime. Nah, kalau memang benar cyberlaw perlukita diskusikan apakah kupasan cybercrime sudah semua terlingkupi? Di berbagai literatur, cybercrime dideteksi dari dua sudut pandang.

1.Kejahatan yang Menggunakan Teknologi Informasi Sebagai Fasilitas:Pembajakan, Pornografi, Pemalsuan/Pencurian Kartu Kredit, Penipuan melaluiEmail (Fraud), Email Spam, Perjudian Online, Pencurian AccountInternet,Terorisme, Isu Sara, Situs Yang Menyesatkan, dsb

2.Kejahatan yang Menjadikan Sistem Teknologi Informasi Sebagai Sasaran:Pencurian Data Pribadi, Pembuatan/ Penyebaran Virus Komputer,Pembobolan/Pembajakan Situs, Cyberwar, Denial of Service (DOS), KejahatanBerhubungan Dengan Nama Domain, dsb

Secara umum, bisa kita simpulkan bahwa UU ITE boleh disebut sebuah cyberlawkarena muatan dan cakupannya luas membahas pengaturan di dunia maya, meskipundi beberapa sisi ada yang belum terlalu lugas dan juga ada yang sedikit terlewat.Muatan UU ITE kalau saya rangkumkan adalah sebagai berikut:

1.Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEANFramework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas)

2.Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP

3.UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibathukum di Indonesia

4.Pengaturan nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual

5.Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada :

• Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan) 
• Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian danPermusuhan) 
• Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Menakut-nakuti) 
• Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking) 
• Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi) 
• Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia) 
• Pasal 33 (Virus?, Membuat Sistem Tidak Bekerja (DOS?)) 
• Pasal 35 (Menjadikan Seolah Dokumen Otentik (phising?)

UU ITE adalah cyberlaw-nya Indonesia, kedudukannya sangat penting untuk mendukung lancarnya kegiatan para pebisnis Internet, melindungi akademisi,masyarakatdan mengangkatcitra Indonesia di level internasional. Cakupan UU ITEluas (bahkan terlalu luas?), mungkin perlu peraturan di bawah UU ITE yangmengatur hal-hal lebih mendetail (peraturan mentri, dsb). UU ITE masih perlu perbaikan, ditingkatkan kelugasannya sehingga tidak ada pasal karet yang bisadimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak produktif